BATAM – Senator daerah pemilihan Kepulauan Riau ( Kepri ) DR Richard H Pasaribu menegaskan, jangan ada intimidasi untuk masyarakat Rempang dalam percepatan pembangunan Rempang Eco City. Hal ini disampaikannya kepada awak media Rabu ( 24/8) di Batam Centre.
Menurutnya pendekatan yang dilakukan pemerintah ini harusnya lebih mengedepankan humanisme, bukan pendekatan arogansi.
“ Ini bukan jaman orde baru, jangan gunakan cara-cara seperti dulu. Humanis, santun serta menghargai, mungkin itu lebih tepat diterapkan kepada masyarakat Rempang, “ ujarnya.
Ia juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghentikan upaya-upaya intimidasi kepada masyarakat yang ada.
“Kita mohon kepada pemerintah apalagi aparat penegak hukum agar jangan ada intimidasi ataupun tekanan, mencari-cari kesalahan, jangan sampai dikorbankan masyarakat,“ tegasnya.
Ditambahkannya, pemerintah dalam hal ini BP Batam harus memiliki konsep adil bijaksana tapi dengan secara komprehensif, karena investasi sebesar ini untuk memakmurkan masyarakat dan tentu saja para investor punya hitungan bahwa dia untung, tidak mungkin investor datang dan rugi.
Richard juga menyoroti soal keberadaan 16 kampung tua yang ada di Pulau Rempang-Galang.
“Kita sudah tahu bahwa masyarakat yang tinggal di Rempang-Galang ini sudah ada yang ratusan tahun secara turun-temurun dan sudah dipetakan ada 16 Kampung Tua. Identifikasi kampung tua ini supaya menjadi perhatian serius, supaya mereka bisa hidup layak dan memperhatikan marwah kehidupan mereka, dalam hal kearifan lokal maupun budaya setempat. Kita tahu bahwa budaya kita Tanah Melayu bagaimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung, dan hormatilah marwah masyarakat Melayu yang sudah tinggal lama di Rempang dan Galang,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah supaya berfikir bagaimana rakyat bisa senang dan happy dengan masuknya investasi besar yang bertujuan menghasilkan devisa untuk negara dan kesejahteraan masyarakat.
“ Membuat masyarakat senang dan happy menerima investor, itu ide yang bagus sekali karena begini, investor itu akan lebih untung apabila merekrut masyarakat setempat apakah dia cocok di level bawah, menengah, dan seterusnya. Karena itu akan menjadi suatu keterikatan karena masyarakat akan menjaga dan membela jalannya investor ini, karena memang ada timbal balik yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat atas perekrutan tersebut. Ini sebuah konsep yang bagus,” kata dia.
Dalam waktu dekat dirinya akan membawa permasalahan dan pengembangan kawasan Rempang Eco City ini ke Senayan, ia menjelaskan segera berkomunikasi dengan Ketua Komite II DPD RI untuk meminta penjelasan kepada pemerintah dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait seperti BPKPM/Kementerian Investasi, Menko Marves, Kapolri, Panglima dan Kejaksaan Agung
“ Akan menjadi menjadi agenda prioritas kami kami anggota DPD RI untuk segera melakukan rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan Kementerian atau Lembaga negara terkait,” tuturnya. (jnk/Leo)
