
Satgas TPPO Kepri Laksanakan Trauma Healing Kepada PMI Yang Deportasi dari Malaysia
Satgas TPPO Kepri Laksanakan Trauma Healing Kepada PMI Yang Deportasi dari Malaysia
TNI-POLRIBatam – Kemelut pemecatan dua mantan guru Sekolah Harapan Utama (SHU) di Batam Center memasuki babak baru. Meski Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan dan memenangkan gugatan kedua guru tersebut, hingga kini pihak yayasan belum juga melaksanakan putusan yang telah inkrah tersebut.
Guru RS dan MS, yang telah mengabdi selama lebih dari 16 tahun di SHU, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap pemilik yayasan Hartono, Kepala Sekolah SHU Nurdiman, dan Sisilia anak Hartono yang kini aktif mengurus sekolah tersebut. Keduanya merasa dilecehkan dan disepelekan, meskipun telah menempuh jalur hukum yang panjang untuk menegakkan hak mereka.
"Kami sudah menjalani seluruh prosedur hukum, dari tingkat pertama hingga kasasi. Putusan Mahkamah Agung sudah jelas, tapi pihak yayasan tidak menunjukkan iktikad baik," ungkap RS dengan suara berat saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Batam, Senin (21/7/2025).
Baca Juga:Putusan MA dengan nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2024 menyatakan bahwa pihak SHU harus membayar secara tunai uang pesangon sebesar Rp90.008.800 kepada masing-masing penggugat, serta membayar biaya perkara sebesar Rp195.000. Namun hingga lebih dari lima bulan sejak pembayaran biaya eksekusi dilakukan, belum ada realisasi dari pihak yayasan.
Dalam RDP tersebut, anggota Komisi IV DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, menegaskan bahwa SHU harus tunduk pada hukum.
"Ini negara hukum. Kalau putusannya sudah inkrah, maka wajib hukumnya dilaksanakan. Kalau tidak mau patuh, dua guru ini bisa lakukan somasi atau lapor pidana. Kami beri waktu dua-tiga hari kepada Sisilia dan Nurdiman untuk menyelesaikannya," ujar Surya tegas.
Senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Batam, Tapis Dabbal Siahaan.S.H.,"Kalau putusannya sudah inkrah, maka wajib hukumnya dilaksanakan. Ini keputusan tertinggi, tidak ada alasan untuk diabaikan," tegas Politisi Partai PDI Perjuangan ini.
Satgas TPPO Kepri Laksanakan Trauma Healing Kepada PMI Yang Deportasi dari Malaysia
TNI-POLRINo Viral No Justice Save Gordon, Kasus Dugaan Kriminalisasi Wartawan Kepri Online Jadi Sorotan Publik
HukrimAmsakar Achmad Pimpin Apel Satgas, Tegaskan Batam Harus Bersih
Pemko BatamJPU Abaikan Perintah Majelis Hakim PN Batam, Salinan Turunan BAP Lengkap Gordon Silalahi Belum Diberikan Ada Apa?
HukrimKuasa Hukum Gordon Silalahi Pertanyakan Salinan BAP Lengkap Belum Diberikan JPU, Begini Tanggapan Kasi Pidum
HukrimHujan Deras dan Angin Kencang Beberapa Pohon Tumbang, Rudi Panjaitan Imbau Warga Batam Waspada
PeristiwaPolda Kepri Gagalkan Penyeludupan 21,8 Kilo Sisik Trenggiling
HukrimKetua Gerakan Mahasiswa Melayu Kepri Jika Kriminalisasi Terus Dipaksakan, Kami Akan Berdiri di Depan PN Batam Bela Gordon Silalahi
HukrimWartawan Kepri Online Dikriminalisasi! Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Batam Hadir Dukung Gordon Silalahi
HukrimKetua DPC Pemuda Batak Bersatu Kota Batam, Martua Susanto Manurung Soroti Tajam Kasus Gordon Silalahi Ini Jelas Kriminalisasi
Hukrim