DPRD Batam Mulai Masa Reses, Serap Aspirasi untuk Penyusunan APBD 2026

BATAM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi memulai masa reses yang berlangsung sejak 29 Juli hingga 4 Agustus 2025. Selama periode ini, seluruh anggota dewan kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk bertatap muka dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta menampung usulan dan kebutuhan warga secara langsung.

Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menjelaskan bahwa pelaksanaan reses telah sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kota Batam. Menurutnya, agenda ini merupakan salah satu instrumen penting dalam menjalankan fungsi representasi anggota dewan terhadap konstituennya.

"Reses merupakan waktu bagi anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat. Ini menjadi bagian penting dari kerja legislatif agar suara masyarakat bisa terakomodasi dalam kebijakan daerah," ujar Kamaluddin.

Baca Juga:

• Ketua Komisi I DPRD Batam Hadiri Penyerahan Bendera Merah Putih untuk Upacara 17 Agustus

Kamaluddin menambahkan, reses kali ini memiliki nilai strategis karena bertepatan dengan dimulainya pembahasan perencanaan anggaran untuk APBD Kota Batam Tahun 2026. Aspirasi yang dihimpun selama masa reses akan menjadi masukan konkret bagi penyusunan program-program prioritas daerah.

"Jadwal reses ini sangat diperlukan, terutama karena kami juga sudah mulai membahas arah perencanaan APBD 2026 bersama Pemerintah Kota Batam. Masukan dari masyarakat tentu menjadi landasan utama," tambahnya.

Dengan demikian, setiap masukan dari warga diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan lapangan.

Selama masa reses, anggota DPRD dijadwalkan melaksanakan berbagai agenda, mulai dari dialog terbuka dengan warga, pertemuan kelompok masyarakat, hingga kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menampung keluhan, tetapi juga mengidentifikasi potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Anggota dewan diharapkan dapat menyampaikan hasil reses secara transparan pada rapat paripurna untuk menjadi bahan pembahasan bersama eksekutif.

Reses tahun ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan daerah benar-benar berangkat dari aspirasi konstituen di lapangan.