Bahas Optimalisasi Anggaran Pasca Pemotongan Dana Transfer, DPRD Batam Terima Kunjungan Komisi III dan IV DPRD Subang

BATAM -DPRD Kota Batam menerima kunjungan kerja rombongan Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (27/11/2025). Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan strategi optimalisasi anggaran pembangunan dan layanan sosial di daerah setelah adanya kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Rombongan DPRD Kabupaten Subang disambut oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, S.E., bersama anggota Komisi I, Muhammad Fadhli, S.E. Pertemuan digelar di ruang rapat Serbaguna DPRD Kota Batam dan berlangsung hangat sejak sesi pembukaan. Dalam sambutannya, Fadhli menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Batam sebagai lokasi studi komparatif tersebut.

"Merupakan kehormatan bagi kami menerima rekan-rekan dari Kabupaten Subang. Terima kasih sudah berkunjung ke Batam. Semoga Bapak dan Ibu dapat menikmati suasana Batam, termasuk kulinernya," ujar Fadhli.

Baca Juga:

• Pimpinan DPRD Batam Hadiri Mukota VIII KADIN 2025, Tegaskan Dukungan bagi Penguatan Ekonomi Daerah

Diskusi kemudian berlanjut pada isu utama, yakni tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah akibat pengurangan dana transfer dari pusat. Pemotongan ini membuat sejumlah daerah harus melakukan penyesuaian dalam penyusunan program pembangunan, termasuk kegiatan pelayanan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus, menjelaskan bahwa kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk beradaptasi melalui strategi yang kreatif dan terukur. Ia menyebut peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu langkah prioritas.

"Kita menghadapi tantangan yang sama. Salah satu upaya untuk menutupi kekurangan anggaran adalah meningkatkan PAD, baik melalui intensifikasi maupun meminimalkan kebocoran," jelas Yunus.

Yunus juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam membangun pola penganggaran yang efisien. Menurutnya, kebijakan pusat tidak boleh menjadi alasan melemahnya pelayanan publik. Justru, momentum ini dapat menjadi pendorong bagi daerah untuk semakin mandiri secara fiskal.