BGN Sosialisasikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kepri

Batam - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis untuk memastikan mutu dan keamanan pangan dalam Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upayanya diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Tata Kelola Program MBG yang digelar di Hotel Ibis Batam, Senin (20/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para yayasan dan mitra di Kepri. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dalam Pengelolaan makan bergizi gratis disamping itu juga menjelaskan keamanan pangan di dapur SPPG

Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti, S.STP., M.Si, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap standar dan tata kelola program MBG.

Baca Juga:

• Amsakar Bagi Insentif Seraya Jawab Tuntas Curhatan Ketua RT/RW dan LPM se-Lubuk Baja

"Seluruh yayasan dan mitra harus memahami dengan jelas standar dan tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Kualitas makanan adalah prioritas," tegas Enny.

Dalam paparannya, Enny menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG harus dijalankan secara menyeluruh mulai dari penerimaan bahan pangan, penyimpanan (dry storage dan cold storage), proses pengolahan, pengiriman ke sekolah, hingga tahap akhir pencucian peralatan.

"Kami menekankan pentingnya mengantisipasi titik-titik kritis dalam setiap tahapan. Dengan pengawasan ketat, risiko di lapangan dapat ditekan seminimal mungkin," ujarnya.

Hingga pertengahan Oktober 2025, baru 133 SPPG sudah bermitra dengan BGN di Provinsi Kepri direncanakan terbangun 255 SPPG

Enny berharap percepatan proses dapat dilakukan agar seluruh satuan pelaksana dapat beroperasi maksimal pada November mendatang.

BGN juga mendorong agar seluruh dapur pelaksana MBG memiliki Sertifikat Layak Higenis sanitasi (SLHS) dan bersertifikasi halal. Badan Gizi Nasional akan memfasilitasi proses tersebut, termasuk pembagian alat rapid test kit untuk mendeteksi cemaran pestisida dan cemaran Formalin

Selain itu, Enny mengingatkan pentingnya seleksi ketat terhadap pemasok bahan pangan.

"Kasus keracunan pangan sering kali berawal dari pemilihan pemasok yang tidak memenuhi standar. Karena itu, kami harapkan tim SPPG bersama yayasan pelaksana dapat memilih pemasok yang memiliki izin resmi dan rekam jejak yang baik, jelasnya.

Menurut Enny, BGN bersama Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan akan terus melakukan evaluasi kinerja para pelaksana di daerah. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, termasuk menjelang akhir tahun anggaran. "Jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai standar, maka dapur pelaksana bisa ditutup," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap keberlanjutan program MBG.

"Presiden menekankan bahwa tahun ini seluruh penerima manfaat harus benar-benar terlayani. Beliau sangat konsisten terhadap program Makan Bergizi Gratis," ungkap Enny.

Terakhir, Enny menyampaikan harapannya agar seluruh mitra dan pelaksana di Kepulauan Riau dapat menjalankan program ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

"Kami ingin memastikan seluruh anak-anak penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik, mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kecukupan gizi masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Kepulauan Riau ini berlangsung selama dua hari penuh, menghadirkan Yayasan, Mitra, Kepala SPPG, AK dan AG

Melalui kegiatan ini, BGN berharap seluruh pihak dapat memahami secara utuh kebijakan, tata kelola, serta standar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar implementasinya di lapangan berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.