BP Batam Diminta Berperan Dalam Menangani Persoalan Ruli Baloi Kolam

BATAM, - Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemberi lahan kepada pengembang diharapkan tegas menyikapi warga rumah liar (ruli) di Baloi Kolam. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi konflik antara perusahaan dan warga yang mendiami lahan.

Selama ini BP Batam menyuarakan mendukung pelaku usaha untuk meningkatkan investasi kondusif. Apa jadinya, jika persoalan ruli ini tidak segera diselesaikan? Untuk itu, diperlukan tindakan tegas kepada orang-orang yang memiliki kepentingan di lingkungan Baloi Kolam.

"Perusahaan jangan dibiarkan berjalan sendiri menyelesaikan warga ruli, harus ada pendampingan, " kata Moody Arnold Timisela, Humas PT City Centre Development (CCD), Minggu (3/8).

Baca Juga:

• Niat Baik Buyar Karna Provokasi! PT City Center Development Tawarkan Solusi Damai untuk Warga Baloi Kolam

Kita sudah dua kali masuk ke lahan milik perusahaan, lanjut Moody, tapi mereka oknum-oknum penghalang itu selalu meminta legalitas perusahaan. Padahal, mereka sendiri tidak memiliki izin menempati lahan milik perusahaan.

Karena legalitas kepemilikan lahan tidak diakui warga, pihak PT CCD sudah melayangkan surat ke Direktur Lahan di BP Batam. Tujuannya, agar BP Batam dapat menjelaskan ke warga, bahwa lahan seluas 4,2 hektar benar milik PT CCD.

"Menyikapi ini, BP Batam paling tidak merespon surat dari perusahan, lalu memberikan surat edaran ke warga, bahwa lahan seluas 4,2 hektar di Baloi Kolam, sudah diberikan ke PT City Centre Development, dan seterusnya, " ungkap Moody.

Lanjut Moody, mereka yang memiliki kepentingan di Baloi Kolam adalah mereka yang ada usahanya di dalam. Memiliki rumah kontrakan, usaha air bersih dan usaha listrik. Bahkan ada yang tidak tinggal di Baloi Kolam, karena memiliki puluhan rumah kontrakan.

"Mereka inilah yang diduga sebagai pendana dan pengendali massa, untuk melakukan penolakan saat pihak perusahaan datang mendata warga yang ada di lahan perusahaan," lanjut Moody.

Lebih tegas Moody menjelaskan, perusahaan akan terus melakukan pendataan di lahan milik perusahaan apapun kondisinya. Provokasi dari warga di luar lahan perusahaan akan kita lawan.

"Kalau terus dipaksa, mau tidak mau kita bertahan dan melawan. Tidak mau di baikin, kita akan gunakan cara tersendiri," tegas Moody.

Dikabarkan, pengendali warga menggunakan kaum ibu (omak-omak) dari RT lain sebagai garda terdepan. Kaum ibu inilah yang selalu dipasang pengendali untuk melawan perusahaan.

"Siapapun itu akan coba kita baikin, dan kita jelaskan niat baik perusahaan, untuk memberikan yang terbaik. Jika sepakat, kita akan lakukan pembayaran di fasum, tanpa perantara," sambung Moody.

Terakhir Moody mengingat orang-orang yang mengendali warga, stop melakukan provokasi, jangan benturkan warga dengan perusahaan, fatal akibatnya.

"Kita sudah mengantongi nama-nama yang selalu mengendalikan warga Baloi Kolam, ini yang harus disikat petugas," tutup Moody.(jnk)