Hadiri Puncak HKN ke-62, Budi Mardiyanto Ajak Warga Batam Jadikan Olahraga sebagai Gaya Hidup
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM., mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup seharihar
Politik
Batam - Polresta Barelang menggelar gelar perkara terkait dugaan pelanggaran kepabeanan dalam kasus sejumlah kontainer yang sebelumnya diamankan, Kamis (27/11/2025). Gelar perkara yang turut dihadiri pejabat utama Polda Kepri dan perwakilan Bea Cukai Batam itu menghasilkan dua keputusan utama: penyelidikan oleh kepolisian resmi dihentikan dan seluruh penanganan kasus dialihkan ke Bea Cukai sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
Dokumen hasil ekspose menunjukkan bahwa kegiatan gelar perkara dipimpin oleh jajaran Ditreskrimsus dan diikuti unsur pengawasan internal, fungsi reserse, serta instansi teknis terkait lainnya.
Baca Juga:Dalam proses penyelidikan, penyidik Polresta Barelang telah memeriksa lebih dari 20 saksi dari berbagai pihak, di antaranya:
* Sopir truk dan trailer pengangkut kontainer
* Pengurus gudang dan pihak perusahaan logistik
* Petugas pelabuhan dan operator lapangan
* Perwakilan Bea Cukai maupun KSOP
Para saksi memberikan keterangan terkait alur pemuatan barang, proses stuffing kontainer, hingga identifikasi pihak yang memberi instruksi pengiriman.
Hasil analisa penyidik menyimpulkan bahwa perkara ini tidak memenuhi unsur tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP maupun UU Perdagangan. Dugaan pelanggaran justru mengarah pada aspek administratif kepabeanan, antara lain:
* Ketidaksesuaian dokumen
* Perbedaan barang dengan manifest
* Administrasi pengangkutan di wilayah kepabeanan
Mengacu pada Pasal 102 dan 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, penanganan atas dugaan pelanggaran tersebut menjadi kewenangan penuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pada bagian kesimpulan resmi, pimpinan gelar perkara menyatakan:
1. Penyelidikan oleh kepolisian dihentikan.
2. Seluruh penanganan kasus dilimpahkan kepada Bea Cukai** untuk diproses sesuai mekanisme Pasal 105 UU 17/2006.
Dengan demikian, perkara kontainer tersebut ditetapkan bukan sebagai tindak pidana umum, melainkan pelanggaran kepabeanan yang sepenuhnya ditangani oleh otoritas Bea Cukai.(Sumber Batamnews.id)
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM., mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup seharihar
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, memberikan pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan lembaga legislatif kepada mahasiswa Uni
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk menu
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, mengapresiasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadanga
Politik
Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menghadiri acara pisah sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Hang Nadim Batam,
Politik
Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026) sia
Politik
DPRD Kota Batam menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah dalam rapat paripurna dengan agenda laporan Pani
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Batam
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri undangan Pengadilan Negeri Batam dalam kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan P
Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menerima kunjungan silaturahmi jajaran pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
Politik