DPRD Batam Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkot Kembali Raih Opini WTP ke-14
DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda
Politik
Batam – Kemelut pemecatan dua mantan guru Sekolah Harapan Utama (SHU) di Batam Center memasuki babak baru. Meski Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan dan memenangkan gugatan kedua guru tersebut, hingga kini pihak yayasan belum juga melaksanakan putusan yang telah inkrah tersebut.
Guru RS dan MS, yang telah mengabdi selama lebih dari 16 tahun di SHU, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap pemilik yayasan Hartono, Kepala Sekolah SHU Nurdiman, dan Sisilia anak Hartono yang kini aktif mengurus sekolah tersebut. Keduanya merasa dilecehkan dan disepelekan, meskipun telah menempuh jalur hukum yang panjang untuk menegakkan hak mereka.
"Kami sudah menjalani seluruh prosedur hukum, dari tingkat pertama hingga kasasi. Putusan Mahkamah Agung sudah jelas, tapi pihak yayasan tidak menunjukkan iktikad baik," ungkap RS dengan suara berat saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Batam, Senin (21/7/2025).
Baca Juga:Putusan MA dengan nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2024 menyatakan bahwa pihak SHU harus membayar secara tunai uang pesangon sebesar Rp90.008.800 kepada masing-masing penggugat, serta membayar biaya perkara sebesar Rp195.000. Namun hingga lebih dari lima bulan sejak pembayaran biaya eksekusi dilakukan, belum ada realisasi dari pihak yayasan.
Dalam RDP tersebut, anggota Komisi IV DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, menegaskan bahwa SHU harus tunduk pada hukum.
"Ini negara hukum. Kalau putusannya sudah inkrah, maka wajib hukumnya dilaksanakan. Kalau tidak mau patuh, dua guru ini bisa lakukan somasi atau lapor pidana. Kami beri waktu dua-tiga hari kepada Sisilia dan Nurdiman untuk menyelesaikannya," ujar Surya tegas.
Senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Batam, Tapis Dabbal Siahaan.S.H.,"Kalau putusannya sudah inkrah, maka wajib hukumnya dilaksanakan. Ini keputusan tertinggi, tidak ada alasan untuk diabaikan," tegas Politisi Partai PDI Perjuangan ini.
DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda
Politik
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11
Politik
Pimpinan DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke54 kepada Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, da
Politik
Investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) Data Center senilai USD 5 miliar mulai menunjukkan realisa
Politik
Pimpinan DPRD Kota Batam menghadiri Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 Tingkat Kota Batam yang digelar
Politik
Pimpinan DPRD Kota Batam menghadiri majelis syukuran ulang tahun ke50 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, I Wayan Wiradarma, yang digel
Politik
DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) Kota Batam menjad
Politik
Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri melaksanakan kegiatan supervisi di Polres Karimun yang berlangsung di Gedung Catur Prasetya
TNI-POLRI
AmsakarLi Claudia Hadiri Halalbihalal Polda Kepri, Ajak Driver Online dan Buruh Jaga Stabilitas Batam
Pemko Batam
Perayaan Cap Go Meh dan Pelantikan PERWAKAB Batam, Li Claudia Tekankan Harmoni dalam Keberagaman
Pemko Batam