Hadiri Puncak HKN ke-62, Budi Mardiyanto Ajak Warga Batam Jadikan Olahraga sebagai Gaya Hidup
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM., mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup seharihar
Politik
BATAM -DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (10/6/2026). Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Batam melaporkan realisasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 sekaligus mengumumkan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM. Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat BP Batam, jajaran Pemerintah Kota Batam, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kamaluddin menegaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, laporan tersebut harus disampaikan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dilengkapi laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK.
Baca Juga:Pada kesempatan tersebut, Kamaluddin menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Batam yang kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Semoga capaian ini semakin mendorong semangat untuk bekerja lebih baik lagi. Memang ini sangat membanggakan, namun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti," ujar Kamaluddin.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Batam segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM., mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup seharihar
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, memberikan pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan lembaga legislatif kepada mahasiswa Uni
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk menu
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, mengapresiasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadanga
Politik
DPRD Kota Batam menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah dalam rapat paripurna dengan agenda laporan Pani
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Batam
Politik
DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Nota Keuangan dan Rancangan Peratura
Politik
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Politik
Tak Terima Namanya Dikaitkan Kasus Narkotika, Andi Morena Melapor ke Polda Kepri
Hukrim
DPRD Kota Batam mendengarkan Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggar
Politik