Hadiri Puncak HKN ke-62, Budi Mardiyanto Ajak Warga Batam Jadikan Olahraga sebagai Gaya Hidup
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM., mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup seharihar
Politik
Batam - Rokok ilegal di Kepulauan Riau (Kepri) kembali menjadi sorotan. Kali ini, merek rokok PSG yang ramai diperjualbelikan di Kota Batam hingga wilayah non-Free Trade Zone (FTZ) Kepri. Produk tersebut mudah ditemukan di warung kecil hingga toko eceran, seolah tanpa hambatan dari aparat penegak hukum.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, rokok PSG masuk melalui jalur laut dengan modus penyelundupan lama. Setelah lolos, barang itu dengan leluasa dipasarkan. Ironisnya, meski dijual secara terbuka, penindakan dari aparat penegak hukum (APH) maupun instansi terkait nyaris tidak terlihat.
"Kalau rokok PSG ini dipastikan aman dari aparat penegak hukum. Diduga kuat peredarannya mendapat dukungan dari orang berpengaruh di Kepri," ujar salah satu sumber di lapangan kepada wartawan.
Baca Juga:Dugaan pembiaran terstruktur semakin menguat. Sejumlah pihak menilai ada oknum yang ikut bermain dalam rantai pasok rokok ilegal, sehingga bisnis ini terus tumbuh subur di Batam dan Kepri.
Dari sisi kerugian negara, jumlahnya sangat signifikan. Dengan tarif cukai rata-rata Rp600–Rp800 per batang, maka untuk satu bungkus berisi 20 batang, negara kehilangan Rp12.000–Rp16.000. Jika dihitung per karton (10 bungkus), potensi kerugian mencapai Rp120.000–Rp160.000.
Berdasarkan data lapangan, peredaran rokok PSG di Batam dan Kepri bisa mencapai puluhan ribu bungkus setiap bulan. Artinya, negara berpotensi kehilangan miliaran rupiah per tahun hanya dari satu merek. Kerugian akan lebih besar bila menghitung puluhan merek rokok ilegal lain yang juga beredar bebas.
Kerugian tidak hanya ditanggung negara. Pengusaha rokok legal pun ikut terpukul. Harga rokok bercukai resmi sulit bersaing dengan rokok ilegal yang jauh lebih murah. Kondisi ini menciptakan persaingan tidak sehat yang merugikan industri resmi dan tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE., MM., mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup seharihar
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, memberikan pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan lembaga legislatif kepada mahasiswa Uni
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk menu
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, mengapresiasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadanga
Politik
DPRD Kota Batam menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah dalam rapat paripurna dengan agenda laporan Pani
Politik
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Batam
Politik
DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Nota Keuangan dan Rancangan Peratura
Politik
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Politik
Tak Terima Namanya Dikaitkan Kasus Narkotika, Andi Morena Melapor ke Polda Kepri
Hukrim
DPRD Kota Batam mendengarkan Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggar
Politik