Ketua Ikabsu Kepri, Johnson Fidoli Sibuea: Gordon Silalahi Sudah Bekerja

Batam - Kasus dugaan kriminalisasi yang mendera Gordon Hassler Silalahi kembali mendapat sorotan tajam dari salah satu Ketua Paguyuban terbesar Kepulauan Riau.

Ketua Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) Kepulauan Riau, Johnson Fidoli Sibuea, angkat bicara terkait jalannya sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Gordon Silalahi di Pengadilan Negeri Batam.

Johnson, yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) Kota Batam, menilai kesaksian yang dihadirkan dalam sidang terakhir telah mematahkan tuduhan terhadap Gordon. "Kesaksian dari pihak yang berkaitan langsung dengan pekerjaan tersebut menjelaskan bahwa Gordon benar-benar melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tuduhan bahwa ia tidak bekerja dan menggelapkan dana Rp20 juta menjadi terbantahkan," pungkas Johnson kepada awak media ini di Kenji, Batam Center, Rabu, (24/9/2025).

Baca Juga:

• Kapolda Kepri Hadiri Istighosah dan Doa Bersama DPRD Provinsi Kepri

Johnson menilai, saksi yang dihadirkan merupakan pihak yang memahami proses transisi dari ATV ke SPAM Batam, termasuk operator Moya. Namun, ia menyesalkan ada saksi dari kalangan kontraktor yang dianggap tidak terbuka terkait birokrasi yang terjadi. "Ini menyangkut nasib seseorang. Seharusnya saksi menjelaskan secara jujur bagaimana proses dan hambatan birokrasi yang terjadi," tegasnya.

Johnson juga menyoroti rencana Jaksa Penuntut Umum yang akan menghadirkan dua saksi ahli pada sidang berikutnya. la mengingatkan agar saksi ahli yang dihadirkan benar-benar memahami sistem dan kebijakan pengelolaan air di SPAM Batam. "Kalau saksi ahli tidak memahami birokrasi air, kesaksiannya justru bisa menimbulkan bias. Ini bisa berbalik merugikan pihak yang dihadirkan," ujar Johnson.

Ketua Paguyuban terbesar di Kepri itu juga mendesak agar SPAM Batam dan operator Moya segera memperbaiki sistem birokrasi dan membuat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. "Agar ke depan investor atau masyarakat yang memerlukan penyambungan air tidak mengalami keterlambatan lagi seperti yang terjadi pada kasus ini," tandasnya.

la berharap persidangan Gordon Silalahi bisa menjadi momentum perbaikan tata kelola dan birokrasi pelayanan air di Batam. "Kasus ini harus menjadi pembelajaran, jangan sampai persoalan yang sama terjadi lagi," tutupnya.