Amsakar Achmad Bersama Menteri Transmigrasi Serahkan Sertifikat Hak Milik Bagi Warga Tanjung Banun

Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri kunjungan kerja Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di kawasan Tanjung Banun, Selasa (12/8/2025). Agenda ini sekaligus menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat, dengan dilaksanakannya penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada para warga.

Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Tanjung Banun. Ia berharap, kehadiran pemerintah di tengah warga menjadi bukti nyata bahwa janji negara benar-benar diwujudkan.

"Ini adalah janji negara terhadap warga. Apa yang telah disampaikan negara akan segera dilaksanakan. Jangan lagi ada keraguan dan rasa risau, karena sarana dan prasarana akan dilengkapi, dan sertifikat akan diberikan," tegasnya.

Baca Juga:

• Amsakar Resmi BukaTurnamen Domino Batuaji 2025, Memperebutkan Piala Walikota dan Wakil Wali Kota Batam

Penyerahan sertifikat dilakukan secara bertahap. Sebelumnya telah diserahkan 68 sertifikat kepada warga, dan pada hari ini kembali diserahkan 94 sertifikat. Dengan demikian, seluruh 162 kepala keluarga yang telah pindah dan menetap di Tanjung Banun akan resmi memegang SHM.

Sertifikat tersebut menjamin kepemilikan lahan seluas 500 meter persegi bagi setiap kepala keluarga. Menurut Amsakar, hal ini menjadi simbol kepastian hukum sekaligus bentuk penghargaan negara kepada warga yang berpartisipasi dalam program transmigrasi.

Wali Kota juga memaparkan bahwa kawasan Tanjung Banun akan dikembangkan menjadi model pemukiman terintegrasi. Pemerintah berkomitmen untuk melengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari infrastruktur jalan, akses air bersih, listrik, hingga sarana pendidikan dan kesehatan.

"Pemukiman ini nantinya akan menjadi contoh kawasan dengan fasilitas lengkap, sehingga warga bisa hidup lebih nyaman. Mudah-mudahan kebijakan yang kami jalankan dapat memberikan manfaat langsung, dan apa yang telah ditetapkan negara dapat terlaksana dengan baik," pungkasnya.