Gabungan Elemen: Galangan Kapal Jadi Kuburan Massal Pekerja Ledakan PT ASL Bukti Pemerintah Gagal

Batam - Tragedi Ledakan dahsyat yang mengguncang galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia di kawasan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam, pada Rabu dini hari (15/10/2025), bukan sekadar insiden industri biasa. Peristiwa yang menewaskan 11 pekerja dan melukai puluhan lainnya, menguak sisi kelam di balik industri galangan kapal yang selama ini menjadi kebanggaan Kota Batam.

Kapal tanker MT Federal II menjadi saksi bisu dari kelalaian sistem keselamatan kerja yang berulang. Padahal, pada Juni 2025, di lokasi yang sama, empat pekerja juga tewas dalam peristiwa serupa. Rangkaian kejadian tragis ini menegaskan satu hal: Batam resmi berada dalam status darurat keselamatan kerja (K3).

Dosen Magister Hukum dan anggota Dewan Keselamatan Kerja Nasional, Parningotan Malau, menilai tragedi PT ASL sebagai tamparan keras bagi sistem perlindungan buruh di Indonesia.

Baca Juga:

• Oki Indra Purnama Optimis Meraih Kursi Ketua DPD Partai Hanura Kepri Musda ke-IV Periode 2025-2030

Kami sedang membentuk tim kuasa hukum untuk mengawal hak seluruh korban dan keluarga. Ini bukan lagi sekadar persoalan K3, ini pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Negara tidak boleh abai," tegasnya.

Menurut Parningotan, PT ASL wajib bertanggung jawab secara moral, hukum, dan administratif, atas kematian para pekerja yang disebabkan oleh lemahnya sistem keselamatan kerja. Ia juga menyoroti bahwa aparat hukum tidak boleh ragu untuk menjerat manajemen perusahaan bila ditemukan unsur pidana.

"Manajemen harus diseret ke meja hijau. Jangan ada kompromi. K3 bukan formalitas, ini tanggung jawab hukum dan kemanusiaan," tegasnya lagi.

Ketua IKABSU Kepri, Jhonson F. Sibuea, menyebut tragedi beruntun di PT ASL sebagai simbol nyata kegagalan pemerintah dalam melindungi para buruh industri galangan kapal.