DPRD Batam Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkot Kembali Raih Opini WTP ke-14
DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda
Politik
Menurut Anrizal, keterlambatan ini bukan perkara teknis belaka. Dalam praktik yang lazim, turunan BAP dapat diakses pada hari yang sama saat surat masuk.
"Di pengalaman saya, PTSP Kejaksaan biasanya langsung menyerahkan sehingga kami bisa menggandakan dokumen itu. Tidak pernah berlarut-larut begini," tegasnya. Ketika perintah hakim tidak segera dilaksanakan, publik berhak bertanya apakah jaksa sedang menguji wibawa pengadilan?
Di sisi pembelaan, implikasinya nyata. BAP adalah kunci untuk menguji dakwaan, memetakan keterangan saksi, dan menyiapkan kontra-argumen secara presisi. Menahan-nahan BAP berarti menggerus asas transparansi dan merugikan hak terdakwa atas pembelaan yang efektif.
"BAP itu bahan utama kami untuk menegakkan keadilan. Kalau tidak diberikan, bagaimana kami bisa membela hak-hak klien kami?, berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang secara langsung mengatur tentang tindakan tidak profesional pihak kejaksaan," kata Anrizal.
"Klien kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Dari awal kami melihat ada indikasi dugaan kriminalisasi. Jangan sampai aparat penegak hukum diperalat untuk menekan klien kami," ujar Anrizal. Pengawasan eksternal dinilai perlu agar jalannya persidangan tetap pada koridor hukum.
Sikap JPU yang tak kunjung memenuhi perintah hakim juga berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola peradilan pidana. Jika instruksi pengadilan dibiarkan diabaikan, maka pesan yang sampai ke publik dan para pencari keadilan adalah bahwa prosedur dapat dinegosiasikan, wibawa majelis dapat ditawar. Ini jelas berbahaya bagi kepercayaan pada institusi hukum.
Hingga kini, tim pembela Gordon Silalahi menunggu kepatuhan JPU sekaligus menyiapkan langkah prosedural lanjutan agar akses terhadap BAP segera dibuka penuh. Opsi-opsi seperti permohonan penetapan tambahan kepada majelis dan pelaporan ke pengawas internal kejaksaan sedang dipertimbangkan. Tujuannya satu memastikan hak-hak terdakwa terlindungi dan proses peradilan tidak timpang.
DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda
Politik
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11
Politik
Pimpinan DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke54 kepada Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, da
Politik
Investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) Data Center senilai USD 5 miliar mulai menunjukkan realisa
Politik
Pimpinan DPRD Kota Batam menghadiri Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 Tingkat Kota Batam yang digelar
Politik
Pimpinan DPRD Kota Batam menghadiri majelis syukuran ulang tahun ke50 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, I Wayan Wiradarma, yang digel
Politik
DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) Kota Batam menjad
Politik
Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri melaksanakan kegiatan supervisi di Polres Karimun yang berlangsung di Gedung Catur Prasetya
TNI-POLRI
AmsakarLi Claudia Hadiri Halalbihalal Polda Kepri, Ajak Driver Online dan Buruh Jaga Stabilitas Batam
Pemko Batam
Perayaan Cap Go Meh dan Pelantikan PERWAKAB Batam, Li Claudia Tekankan Harmoni dalam Keberagaman
Pemko Batam