Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menyelenggarakan zoom meeting Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah, Kamis (10/7/2025).
Rapat diikuti Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, dan dipimpin secara virtual oleh Kasatgas Korsup Wilayah 1 KPK, Uding Juharudin.
“Materi zoom yang disampaikan KPK sangat penting, mengingat Pemerintah Kota (Pemko) Batam, mengalokasikan anggaran untuk hibah dan bansos kepada masyarakat, lembaga dan ormas melalui APBD,” jelas Jefridin.
Dipaparkan bahwa calon penerima hibah dan bansos harus jelas dan objektif. Penerima juga harus melewati proses verifikasi administratif dan faktual.
Untuk ormas, harus dipastikan terdaftar resmi dan berbadan hukum. Dan dalam penyerahan hibah tersebut harus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Tentunya dalam memberikan hibah ini Pemko Batam sudah sesuai mekanisme dan sesuai ketentuan. Sebelum menetapkan penerima hibah melalui SK, akan dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap calon penerima hibah.
“Jika sudah, baru ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota dan penerima hibah wajib menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban,” jelasnya.
Disampaikan agar dalam penyaluran hibah dan bansos ini, pemerintah dapat menerapkan sistem digital, sehingga terintegrasi dengan sistem berbasis digital lainnya, mulai dari pengajuan, verifikasi, pencairan, dan pelaporan. Bisa diintegrasikan dengan SIPD Kemendagri, DTKS Kemensos, atau sistem daerah.
“Tentunya dengan digitalisasi, dana hibah atau bansos ini lebih transparan dalam penyalurannya, sehingga dapat diawasi oleh masyarakat sebagai kontrol sosial. Secara internal, Inspektorat Daerah juga melakukan audit khusus dan audit kinerja terhadap hibah dan bansos,” katanya.
Ikut dalam kegiatan tersebut, Inspektur Daerah Kota Batam Hendriana Gustini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Abdul Malik, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Leo Putra, dan perwakilan pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam. (KB)
