Rapat Paripurna DPRD Batam Molor Lebih dari Satu Jam, Kamaluddin Sampaikan Permohonan Maaf

BATAM - Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Batam pada Rabu (21/10/2026). Rapat yang semula dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB tersebut baru berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB lewat atau mengalami keterlambatan lebih dari satu jam.

Kamaluddin menjelaskan, keterlambatan terjadi karena sejumlah agenda dan persyaratan pelaksanaan rapat belum terpenuhi sesuai waktu yang direncanakan. Salah satunya adalah menunggu kehadiran anggota DPRD untuk memenuhi kuorum, mengingat sebagian anggota masih mengikuti agenda rapat lainnya.

Selain itu, pihaknya juga harus menyesuaikan jadwal dengan agenda Wali Kota Batam yang diperlukan untuk menghadiri rapat paripurna tersebut. Kehadiran kepala daerah menjadi bagian penting karena terdapat agenda penandatanganan berita acara pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Baca Juga:

• DPRD Batam Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkot Kembali Raih Opini WTP ke-14

Menurut Kamaluddin, penandatanganan berita acara tersebut harus dilakukan langsung oleh kepala daerah sehingga tidak dapat diwakilkan kepada pejabat lain.

"Selain itu menunggu kehadiran Wali Kota karena beliau memiliki agenda kegiatan. Sementara untuk penandatanganan berita acara pengesahan Ranperda itu memang harus kepala daerah. Jadi, tidak bisa diwakilkan," kata Kamaluddin.

Ia menjelaskan, sebelumnya Wali Kota Batam telah menyampaikan bahwa kehadirannya akan diwakilkan kepada Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Firmansyah. Namun, dalam proses pengesahan Ranperda yang menjadi agenda rapat paripurna, terdapat ketentuan mengenai pihak yang harus menandatangani berita acara.

Karena itu, DPRD harus menyesuaikan pelaksanaan rapat dengan kehadiran Wali Kota Batam agar seluruh tahapan pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Adapun rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda utama. Pertama, penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam terkait penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam Tahun 2027.

Agenda kedua adalah penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) mengenai pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Agenda tersebut sekaligus dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kamaluddin mengakui, padatnya kegiatan anggota DPRD maupun kepala daerah menjadi salah satu tantangan dalam menyelaraskan jadwal kelembagaan. Anggota DPRD memiliki berbagai agenda, termasuk pembahasan di tingkat Pansus dan Badan Anggaran (Banggar), yang harus disesuaikan dengan kegiatan lainnya.

"Kita maklumi padatnya jadwal Pak Wali, dan rekan-rekan anggota DPRD juga memiliki jadwal sangat padat, baik di Pansus maupun Banggar," tegasnya.

Meski demikian, ia menyatakan DPRD Kota Batam akan melakukan perbaikan dalam komunikasi dan koordinasi penjadwalan kegiatan. Koordinasi tersebut akan diperkuat, termasuk dengan Wali Kota Batam, agar agenda rapat yang telah ditetapkan dapat terlaksana lebih tepat waktu.