Selasa, 17 November 2026 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kota Batam Dengarkan Penyampaian Rancangan KUA/PPAS APBD 2027, Wali Kota Proyeksikan Anggaran Belanja Rp 4,6 T

admin - Rabu, 08 Juli 2026 16:59 WIB
Rapat Paripurna DPRD Kota Batam Dengarkan Penyampaian Rancangan KUA/PPAS APBD 2027, Wali Kota Proyeksikan Anggaran Belanja Rp 4,6 T
DPRD Kota Batam mendengarkan Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027, Rabu (8/7/2026) siang.

Wali Kota menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi Batam. Beliau mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 6,76 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,88 persen. Bahkan, Batam memberikan kontribusi sekitar 56,5 persen terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2027 diperkirakan sebesar 6,7 hingga 7,7 persen. Proyeksi ini merupakan akselerasi dari kinerja industri manufaktur, sektor konstruksi, perdagangan, serta meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada sektor perhotelan, restoran, dan transportasi," katanya.

Dari sisi fiskal, Pemerintah Kota Batam merencanakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4,548 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,833 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,714 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,648 triliun, yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dalam RPJMD Kota Batam 2025–2029.

"Belanja APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 diprioritaskan untuk mendukung program kegiatan pada Rancangan RPJMD Tahun 2025–2029 yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah," jelasnya.

Amsakar juga memaparkan lima prioritas pembangunan Kota Batam pada tahun 2027, yakni pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri, penguatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar.

Program-program prioritas tersebut antara lain subsidi bunga pinjaman nol persen bagi pelaku usaha mikro, bantuan sosial bagi lanjut usia, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pembangunan drainase dan pengendalian banjir, penanganan sampah, pembangunan sekolah baru, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembangunan jalan, jembatan, SPAM, dan fasilitas pelayanan publik.

Editor
: editor
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru