DPRD Batam Sahkan Ranperda Pengelolaan Sampah, Dorong Sistem Modern dan Berkelanjutan

BATAM - DPRD Kota Batam menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah dalam rapat paripurna dengan agenda laporan Panitia Khusus (Pansus) dan pengambilan keputusan, Rabu (21/10/2026). Ranperda tersebut merupakan pembaruan regulasi pengelolaan sampah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta undangan lainnya.

Sebelum pengambilan keputusan, juru bicara Pansus, Ir. H. Suyanto, menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan Ranperda. Dalam laporannya, Pansus menilai regulasi lama perlu diperbarui untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah seiring pesatnya pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman, industri, perdagangan, dan pariwisata di Batam.

Baca Juga:

• Terima Mahasiswa UNIBA, Ketua DPRD Batam Paparkan Tiga Fungsi Utama Lembaga Legislatif

Pansus menegaskan bahwa persoalan sampah tidak lagi cukup ditangani melalui pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Dibutuhkan sistem pengelolaan terpadu yang menekankan pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, daur ulang, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha.

"Orientasi kebijakan harus bergeser dari sekadar memindahkan sampah menjadi mengurangi sampah; dari pola kumpul, angkut, dan buang menuju pengelolaan yang terpadu," demikian salah satu penegasan dalam laporan Pansus.

Pembahasan Ranperda juga mencakup pengelolaan sampah berdasarkan karakteristik kawasan, pengembangan bank sampah dan ekonomi sirkular, pemanfaatan sampah menjadi energi (waste to energy), penguatan kelembagaan, kerja sama dengan pihak ketiga, serta pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam laporan tersebut, Pansus menjelaskan bahwa rancangan yang semula berupa perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2013 disepakati untuk diarahkan menjadi Perda baru tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus mencabut Perda lama. Rancangan tersebut terdiri atas 23 bab dan 95 pasal.