DPRD Batam Sahkan Ranperda Pengelolaan Sampah, Dorong Sistem Modern dan Berkelanjutan

Beliau menjelaskan, regulasi baru tersebut memuat sejumlah arah kebijakan, mulai dari memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, pengelola kawasan, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Pemerintah juga mendorong pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, pengembangan ekonomi sirkular, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta pemanfaatan sampah menjadi energi.

Baca Juga:

• Hadiri Pembukaan Latsarmil Komcad ASN Kepri, Ketua DPRD Batam Tekankan Disiplin dan Semangat Bela Negara

Amsakar menekankan bahwa sampah tidak semata-mata menjadi beban lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan sampah," tegasnya, seraya menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Amsakar berharap, penetapan regulasi tersebut dapat menjadi fondasi bagi sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan Batam yang bersih, sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

Usai penyampaian tanggapan Wali Kota, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota Batam.

Menutup rangkaian agenda, Kamaluddin menyampaikan bahwa Sekretariat DPRD Kota Batam akan segera meneruskan hasil rapat paripurna kepada Pemerintah Kota Batam untuk diproses sesuai tahapan pembentukan produk hukum daerah.