DPRD Batam Sahkan Perda LAMKR, Perkuat Pelestarian Budaya Melayu di Tengah Arus Globalisasi

BATAM -DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) Kota Batam menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Jumat (8/5/2026). Perda yang merupakan usulan inisiatif DPRD tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat pelestarian budaya Melayu serta mempertegas peran Lembaga Adat Melayu sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM, dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Dari pihak eksekutif hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama jajaran Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Rapat juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pengurus LAM Kota Batam, serta kalangan jurnalis.

Pengesahan Ranperda LAMKR menjadi agenda kedua dalam rapat paripurna setelah DPRD menyelesaikan pembahasan tanggapan dan jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi atas Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus).

Baca Juga:

• DPRD Batam Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkot Kembali Raih Opini WTP ke-14

Sebelum pengesahan, Ketua Pansus Ranperda LAMKR, Muhammad Yunus, S.Pi, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa keberadaan Perda LAMKR memiliki arti penting bagi Kota Batam yang terus berkembang sebagai kota industri, perdagangan, investasi, dan pariwisata internasional.

Menurut Yunus, perkembangan pesat tersebut harus diimbangi dengan upaya menjaga identitas budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Kepulauan Riau.

"Melalui Perda ini, Lembaga Adat Melayu tidak hanya diposisikan sebagai simbol budaya semata, tetapi juga sebagai institusi strategis yang menjaga marwah budaya, memperkuat kohesi sosial, dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa budaya Melayu merupakan fondasi nilai, adab, dan kearifan lokal yang perlu dijaga di tengah perubahan zaman. Dalam laporannya, pansus juga mengutip pesan budayawan Melayu, Tenas Effendy, yang menyatakan bahwa Melayu bukan sekadar identitas suku, melainkan cara pandang hidup yang menjunjung tinggi adab dan marwah.

Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda dilakukan secara intensif bersama Pemerintah Kota Batam, pengurus LAM Kota Batam, tenaga ahli, serta pakar budaya Melayu, Prof. Abdul Malik. Pansus juga melakukan studi komparatif ke Yogyakarta untuk memperkaya substansi regulasi yang disusun.

Perda LAMKR Kota Batam mengatur berbagai aspek strategis, di antaranya kewenangan pemerintah daerah di bidang kebudayaan, asas dan tujuan lembaga adat, tugas dan fungsi LAM, hubungan kerja dengan pemerintah daerah dan paguyuban kedaerahan, penetapan Hari Jadi LAM Kota Batam pada 10 September, pengaturan upacara dan gelar adat, pelestarian budaya Melayu, keprotokolan adat, kerja sama, hingga pendanaan lembaga adat.

Ranperda yang disahkan tersebut terdiri atas 14 bab dan 46 pasal. Menurut Yunus, regulasi itu disusun untuk memperkuat eksistensi LAM sebagai "payung negeri" yang berperan menjaga nilai budaya dan identitas daerah.

"Pembangunan sejati bukan hanya membangun gedung dan infrastruktur, tetapi juga membangun manusia, budaya, dan karakter bangsa," katanya.

Setelah mendengarkan laporan pansus, Ketua DPRD Kota Batam meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap Ranperda tersebut. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju, sehingga Ranperda LAMKR resmi ditetapkan menjadi Perda.

"Sesuai mekanisme, dengan disahkannya Ranperda ini, kami minta pidato tanggapan Wali Kota Batam serta penandatanganan naskah pengesahan," kata Kamaluddin.

Dalam pidatonya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batam, khususnya pansus, atas komitmen dan kerja keras dalam menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.

Menurut Amsakar, Batam selama ini dikenal sebagai kota industri, perdagangan, dan gerbang internasional. Namun, kemajuan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian budaya Melayu sebagai identitas daerah.

"Peraturan daerah ini bukan sekadar formalitas hukum, tetapi benteng pertahanan budaya di tengah arus globalisasi agar Batam tetap berpijak pada identitas Melayunya," ujarnya.

Ia berharap Perda LAMKR dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga adat istiadat, melestarikan kearifan lokal, serta mendukung pembangunan daerah yang berkarakter dan berbudaya. Setelah penandatanganan naskah pengesahan, rapat paripurna ditutup secara resmi dengan pantun Melayu dan peragaan busana adat sebagai simbol penghormatan terhadap budaya daerah.(jnk)